“Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada buruh di Jatim yang telah melakukan aksi mogok ini dengan damai, dan ini yang saya sampaikan ini asli bikinan buruh, saya hanya tandatangan dan menyampaikan,” ujar Gubernur Jatim, Soekarwo diatas mobil terbuka dari Sabhara Polda Jatim yang didampingi oleh Kapolda Jatim, dan Pangdam V Brawijaya.

Adapun tuntutan buruh ada empat, pertama yaitu masalah Inpres 9/2013 pihak Pemprov Jatim akan membuat surat yang akan dikirimkan ke pemerintah pusat yaitu presiden untuk menolak inpres tersebut. Tuntutan yang kedua, terkait Upah Minimum Kota (UMK) di Jatim ia akan membuat peraturan gubernur sebagai payung hukum aturan upah layak di Jatim.

“Dengan adanya pergub ini nantinya UMK akan disusun berdasarkan KHL ditambah inflasi ditambah lagi pertumbuhan ekonomi. Dan ini satu-satunya rumusan yang ada di Indonesia,” paparnya.

Selain itu, Pak de Karwo sapaan akrabnya Gubernur Jatim juga berjanji akan segera menertibkan perusahaan outsourching, serta menolak adanya iuran yang akan dibebankan pada buruh dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Ia juga menambahkan, Pergub serta pemberlakuan UMK baru akan diterapkan pada 21 November mendatang.  Dia juga meminta agar para buruh tidak lagi melakukan mogok, sebab keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama pihak buruh dan dewan pengupahan. ”Saya minta kepada para buruh agar tidak melakukan demo mogok lagi pada besok, pasalnya tuntutan kalian telah dipenuhi dan kembali bekerja,” ujarnya.

Juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim, Jamaludin mengatakan, pihaknya bersama sepuluh orang buruh dilibatkan dalam perhitungan formula UMK. Itikad baik Gubernur, kata dia, perlu mendapat apresiasi. “Kami harap hasilnya nanti bisa memenuhi tuntutan buruh yakni, kenaikan upah 50 persen hingga Rp 3 juta,” ujarnya.

Dia mengatakan, Gubernur Soekarwo juga melakukan terobosan untuk tidak mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9/2013 tentang Penetapan Upah Buruh. Selain itu, akan ada peraturan gubernur (Pergub) ke depan yang mengatur sistem tersebut.

Menurut Jamal, Pemprov juga akan mengintensifkan likuidasi ke perusahaan yang dinilai melanggar undang-undang soal outsourcing. Ditambah, Jatim akan menjalankan sistem jaminan sosial seperti tuntutan buruh. “Kemudian, ada tiga kompenen KHL yang akan ditingkatkan biayanya seperti listrik, sewa kamar dan transportasi,” ujarnya.

Dia melanjutkan, yang awalnya upah hanya diperhitungkan untuk sewa kamar, maka angka selanjutnya akan sebanding dengan sewa rumah tipe 36. Listrik pun yang hanya dibatasi satu bola lampu, kini menjadi lima dan tambahan voltage hingga 1.200 watt. Lalu transportasi yang hanya Rp 7.000, naik hingga Rp 15.000 per hari..

Sementara itu, dalam pantauan di lapangan sekitar seribu buruh dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan mendatangi Gedung Negara Grahadi, di Jalan Gubernur Suryo sekitar jam 14.00 siang.

Ribuan massa buruh dari berbagai elemen tersebut melakukan long march dari tempat mereka berkumpul di depan Hotel Bumi, Jalan Basuki Rahmat. Selama long march, massa buruh yang menguasai seluruh jalan Gubernur Suryo meneriakkan yel-yel dan aspirasi tuntutannya. Mereka juga membawa berbagai atribut tuntutan, mulai  bendera, spanduk, poster, ikat kepala, dan berbagai atribut lainnya. Salah satu poster yang dibawa bertuliskan, UMK 3 Juta Harga Mati. (pca@jatimprov)

Berikut Daftar UMK tahun 2013 Kabupaten/Kota se Jawa Timur