***BEDAH TUNTAS BUDIDAYA AGROBISNIS SEMUT RANG-RANG MSB***BERSINERGINYA GNP DENGAN MSB TEBAR KEBAHAGAIAN UNTUK ORANG PINGGIRAN***SRIKANDI GNP DIVISI HONG KONG SABET JUARA 3 DALAM LOMBA MARS KEBANGSAAN***STOP PRESS AKAN DILAKUKAN BAGI ANGGOTA DARI MEDIA ONLINE SURYAJAGAD.NET YANG TIDAK AKTIF***
Home » » KPI Menghimbau Semua Stasiun TV Hentikan Penayangan Quick Count Dan Real Qount

KPI Menghimbau Semua Stasiun TV Hentikan Penayangan Quick Count Dan Real Qount

Written By Byaz.As on Sabtu, 12 Juli 2014 | 01.00

Suryajagad.Net Jakarta - Adanya dua versi hasil quick count Pilpres 2014 yang ditayangkan beberapa stasiun TV dinilai berpotensi menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta semua stasiun TV untuk menghentikan penyiaran terkait quick count dan real count hasil Pilpres 2014 dari pihak tertentu.

"Penayangan informasi quick count terus menerus dan berlebihan telah mengakibatkan munculnya persepsi masyarakat tentang hasil pemilihan presiden yang berpotensi menimbulkan situasi tidak kondusif. Padahal quick count yang berasal dari lembaga-lembaga survei ini menghasilkan perbedaan yang signifikan disebabkan oleh sejumlah hal yang perlu diuji keabsahannya," jelas Ketua KPI Judhariksawan dalam konferensi pers di gedung Sekretariat Negara, Jl Gajah Mada 8, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2014).

Dalam rilisan Detik.com dijelaskan, Perbedaan hasil quick count itu akhirnya menimbulkan dua persepsi pemenang Pilpres. Oleh karena itu, KPI mengimbau agar semua stasiun TV menghentikan penyiaran quick count dan real count yang dilakukan oleh tim pemenangan masing-masing capres.

"Oleh karena itu KPI menghimbau agar seluruh lembaga penyiaran untuk menghentikan siaran quick count, real count, klaim kemenangan dan ucapan selamat kepada pasangan capres dan cawapres hingga tanggal 22 Juli," jelas Judhariksawan.

KPI menilai bahwa siaran klaim kemenangan sepihak dari pasangan capres dan cawapres serta pemberian ucapan selamat merupakan penyesatan informasi. Masyarakat seakan dipaksa menerima seolah-olah proses pemilihan presiden telah usai dan negeri ini sudah memiliki presiden baru, padahal hasil dari demokrasi resmi baru diumumkan KPU pada 22 Juli mendatang.

"Langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih besar dan menjaga integritas nasional," tegas Judhariksawan. (Sumber )
Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Penerbit: PT CAKRA BUANA RAYA, Kep.Kemenkumham RI No: AHU-0067169.AH.01.09 TH 2009
Copyright © 2011. Byaz Surya Djagad - Inovatif Dan Kooperatif - All Rights Reserved
Template MAS TEMPLATE Website Created by BSDJ TV
Proudly powered by Byaz Surya Djagad