***BEDAH TUNTAS BUDIDAYA AGROBISNIS SEMUT RANG-RANG MSB***BERSINERGINYA GNP DENGAN MSB TEBAR KEBAHAGAIAN UNTUK ORANG PINGGIRAN***SRIKANDI GNP DIVISI HONG KONG SABET JUARA 3 DALAM LOMBA MARS KEBANGSAAN***STOP PRESS AKAN DILAKUKAN BAGI ANGGOTA DARI MEDIA ONLINE SURYAJAGAD.NET YANG TIDAK AKTIF***
Home » » Migrant Care Ungkap 10 Modus Pemerasan TKI Di Bandara

Migrant Care Ungkap 10 Modus Pemerasan TKI Di Bandara

Written By Byaz.As on Kamis, 07 Agustus 2014 | 21.00

Suryajagad.Net - Pola perbudakan modern yang menempatkan kita setara negara-negara yang memperlakukan tenaga kerja tidak manusiawi. Jadi, rekomendasi KPK kepada presiden dan nantinya bisa diteruskan presiden terpilih terkait keberadaan BNP2TKI.

Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja komisioner yang memegang sektor pencegahan dan penindakan dalam kutipan Detik.com (06/08/2014)

KPK akan mengajukan surat rekomendasi ke presiden terkait evaluasi kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Lembaga antikorupsi ini berharap ada perubahan mendasar pada badan tersebut, sehingga bisa lebih efektif. 

Dalam rilisan JPNN.Com Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (06/08/2014) mengungkapkan dugaan 10 modus pemerasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta.

Modus pertama, dengan cara manipulasi penukaran mata uang asing. Kedua, permainan tarif angkutan ke daerah asal. Ketiga, adanya pungutan liar porter barang‎. Lalu, pembelian voucher pulsa secara paksa dan kelima pengiriman barang via cargo.

"Lima modus pemerasan biasanya dilakukan dengan paksaan oleh petugas di terminal khusus TKI bandara Soekarno-Hatta," kata Anis.

Lima modus lainnya, yakni pertama dalam hal pencairan asuransi. Lalu, pencairan cek. Kemudian, pungutan untuk kepulangan mandiri lewat terminal 2. Selanjutnya, angkutan gelap dan terakhir memperlama tinggal para TKI di Bandara Sokarno Hatta.

"‎Praktek kotor ini menurut catatan migrant care, sudah terjadi tahunan sejak tahun 1986. Buruh migrant selama ini hanya dijadikan objek," terang dia di hadapan pimpinan KPK, Adnan Pandu Pradja.

Oleh karena itu, Anis dan TKI berharap pada KPK untuk bisa menindak serta memberikan efek jera pada para oknum pemeras pahlawan devisa.

"Kita sudah melakukan advokasi ke berbagai lembaga terkait, namun tidak ada perubahan sampai saat ini," tandasnya. (Sumber)
Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Penerbit: PT CAKRA BUANA RAYA, Kep.Kemenkumham RI No: AHU-0067169.AH.01.09 TH 2009
Copyright © 2011. Byaz Surya Djagad - Inovatif Dan Kooperatif - All Rights Reserved
Template MAS TEMPLATE Website Created by BSDJ TV
Proudly powered by Byaz Surya Djagad