***BEDAH TUNTAS BUDIDAYA AGROBISNIS SEMUT RANG-RANG MSB***BERSINERGINYA GNP DENGAN MSB TEBAR KEBAHAGAIAN UNTUK ORANG PINGGIRAN***SRIKANDI GNP DIVISI HONG KONG SABET JUARA 3 DALAM LOMBA MARS KEBANGSAAN***STOP PRESS AKAN DILAKUKAN BAGI ANGGOTA DARI MEDIA ONLINE SURYAJAGAD.NET YANG TIDAK AKTIF***
Home » » Tinggal Selangkah Lagi Jokowi Menuju Istana

Tinggal Selangkah Lagi Jokowi Menuju Istana

Written By Byaz.As on Sabtu, 23 Agustus 2014 | 20.30

Mendagri Gamawan Fauzi
Suryajagad.Net JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo butuh satu langkah lagi untuk bisa dilantik menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Pasalnya, meski telah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak dan diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, namun sebagai kepala daerah dirinya disyaratkan perlu mengundurkan diri terlebih dahulu dan itu harus mendapat izin dari DPRD DKI Jakarta.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, izin pengunduran diri akan dibahas dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri minimal 2/3 anggota DPRD. Kemudian dari jumlah tersebut, minimal 50 persen plus 1 suara harus menyetujui Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta mengundurkan diri. Uraian Menteri Dalam Negeri dalam rilisan JPNN.com ( 22/08/2014)

Syarat pengunduran diri dibutuhkan karena gubernur, kata Mendagri, merupakan pejabat negara. Dan sebagaimana diatur dalam undang-undang, pejabat negara tidak boleh rangkap jabatan.

“Karena itu harus mundur dulu dan disetujui pemberhentiannya oleh DPRD. Nanti kalau sudah ada persetujuan, enggak perlu ada SK (surat keputusan) dari Kemendagri lagi. Cuma (persetujuan) pemberhentiannya saja ke sini (Kemendagri). Nanti baru gubernurnya diberhentikan oleh Presiden,” jelasnya

Persetujuan pengunduran diri Jokowi paling tidak sudah harus diterima sebelum jadwal pelantikan presiden, 20 Oktober mendatang. Saat ditanya bagaimana sekiranya DPRD DKI menolak, Gamawan tidak mau berandai-andai. Ia hanya menyatakan prosedur rapat paripurna DPRD dapat ditunda jika tidak memenuhi syarat jumlah anggota yang hadir.

“Kalau misalnya tidak kuorum ditunda satu jam, kemudian kalau tidak kuorum juga, ditunda satu jam lagi. Baru kemudian kalau lagi-lagi tidak memenuhi kuorum, ditunda selama 3 hari. Karena itu harus segera diagendakan oleh tata tertib DPRD. SK DPRD-nya sudah saya tandatangani pada 20 Agustus kemarin,” tegasnya. (Byaz)

Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Penerbit: PT CAKRA BUANA RAYA, Kep.Kemenkumham RI No: AHU-0067169.AH.01.09 TH 2009
Copyright © 2011. Byaz Surya Djagad - Inovatif Dan Kooperatif - All Rights Reserved
Template MAS TEMPLATE Website Created by BSDJ TV
Proudly powered by Byaz Surya Djagad