Suryajagad.Net - Kabar 10 desa di Perbatasan Kalimantan Timur
yang warganya ingin bergabung dengan Malaysia dan 3 desa di Perbatasan
Kalimantan Utara yang diklaim Malaysia masuk wilayahnya, bukan sekali ini
terjadi. Infrastruktur yang serba minim, membuat warga ingin berpindah
kewarganegaraan.
Ke-10 desa yang diisukan ingin bergabung dengan Malaysia itu
diantarnya: Long Pananeh I, Long Pananeh II, Long Pananeh III, Tiong Ohang,
Tiong, Noha, Tifab, Long Apari, Long Kerioq, serta Noha dan Noha Silat. Isu
lainnya di Kalimantan Utara, terdapat tiga desa, yakni Simantipal, Sinapad, dan
Sinokod, yang diklaim Malaysia masuk wilayahnya. Seperti dalam rilisan
fastnewsindonesia.com (19/11/2014)
Sementara itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memperjuangkan
kepentingan daerah di tingkat nasional, disarankan membentuk tim khusus awasi
kinerja pemerintah di kawasan perbatasan. Anggota DPD Fahira Idris mengatakan,
ketidak berpihakan pembangunan mengakibatkan hampir semua kawasan perbatasan
menjadi daerah tertinggal yang masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan.
"Ini bentuk kegagalan pembangunan nasional. Saya akan mendorong agar DPD
membentuk tim khusus awasi kinerja pemerintah di perbatasan,” ujar Fahira Idris
di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Jika hidup di kawasan yang terisolasi, jalan sulit dilalui, pasokan listrik
minim, jaringan telekomunikasi nyaris tidak ada, irigasi seandainya, lahan
pertanian terbatas, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pasar yang jaraknya jauh.
Sementara di seberangnya (Malaysia) mereka melihat kondisi yang sebaliknya.
Jadi jangan bicara nasionalisme jika hak warga perbatasan diabaikan,” ungkap
Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Dari laporan yang diterimanya, Fahira mengatakan, warga di perbatasan
kerap ditawari kehidupan yang layak, diberi lahan, disediakan rumah, dan
dibukakan akses jalan darat serta kabel komunikasi jika mau berpindah warga
negara.
"Jika ini (laporan) benar tentu menyedihkan. Kenapa Malaysia berani
seperti itu, karena mereka tahu kehidupan masyarakat kita diperbatasan
memperihatinkan Pemerintah harus fokus dalam menyelesaikan ketimpangan
pembangunan di kawasaan perbatasan dengan mengutamakan pendekatan
kesejahteraan, bukan lagi pendekatan keamanan. Caranya menjadikan perbatasan
sebagai pusat ekonomi baru sehingga infrastruktur harus segera dibangun,”
pungkasnya.(Byaz)
0 Comments
