Suryajagad.Net - PDIP menuding dalang dari kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah pemerintahan era Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat di DPR
mengecam tudingan tersebut.
"Tentunya sangat tidak baik dan tidak
bijak kalau kita ini lantas menyalahkan pemerintahan satu dan sebelumnya,
karena setiap pemerintahan memiliki dinamika dan problematika," kata Ketua
Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, dalam kutipan Fastnewsindonesia.com Selasa (18/11).
Ibas mengaku tidak
ingin membandingkan antara Jokowi dan SBY. Tapi dengan adanya tudingan
tersebut, dia menegaskan kalau di zaman SBY terkait dengan kebijakan yang
dikeluarkan selalu dipikirkan dengan matang. pemerintah diera SBY bisa
menaikkan harga BBM jika asumsi harga itu diatas USD105 per barel atau
meningkat diatas 15 persen (dari asumsi). Inilah yang menjadi perbedaan,
Di era Presiden Joko
Widodo (Jokowi), kenaikkan BBM justru dilakukan ketika harga minyak dunia
turun. Ini tidak sesuai dengan asumsi pemerintah yang lalu dalam APBN-P 2014,
dan sejauh ini belum lagi ada pembicaraan soal perubahan APBN-P sehingga tentu
masih mengacu pada aturan yang lama
"Saya tidak mau bandingkan tapi saya
harus bandingkan, pak SBY juga saat memerintah juga menjelaskan ke publik
terkait kebijakan yang diambil the why and the how, Kalau diera pemerintahan
SBY bisa menaikkan harga BBM jika asumsi
harga itu diatas USD105 per barel atau meningkat diatas 15 persen (dari
asumsi). Inilah yang menjadi perbedaan," Pungkasnya.(Byaz)
0 Comments
