***BEDAH TUNTAS BUDIDAYA AGROBISNIS SEMUT RANG-RANG MSB***BERSINERGINYA GNP DENGAN MSB TEBAR KEBAHAGAIAN UNTUK ORANG PINGGIRAN***SRIKANDI GNP DIVISI HONG KONG SABET JUARA 3 DALAM LOMBA MARS KEBANGSAAN***STOP PRESS AKAN DILAKUKAN BAGI ANGGOTA DARI MEDIA ONLINE SURYAJAGAD.NET YANG TIDAK AKTIF***
Home » » Mahasiswa Kalau Lulus Enggak Usah Kerja ke Kota

Mahasiswa Kalau Lulus Enggak Usah Kerja ke Kota

Written By Byaz.As on Selasa, 13 Oktober 2015 | 06.00

Suryajagad.Net - Kontribusi positif dan aktif mahasiswa dalam pembangunan desa sangat penting. Karena itu, Mahasiswa harus aktif dan berani menyuarakan semua aspirasi untuk memperkaya proses pengambilan kebijakan di desa-desa.

Hal ini disampaikan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi saat menghadiri Konfrensi Nasional III Inovasi Lingkungan Terbangun Restorasi Permukiman Desa-Kota yang dihadiri mahasiswa dari berbagai Universitas di Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta, Senin (12/10/2015).

Marwan menegaskan, salah satu kelemahan paling berat dalam proses pembangunan desa selama ini adalah lemahnya peran dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat desa biasanya hanya jadi subjek yang tidak banyak dilibatkan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengelolaan pembangunan.

"Ini semua problem lama yang harus kita dobrak. Bersyukur sudah ada UU Desa yang memposisikan masyarakat desa sebagai pemeran utama dalam pembangunan nasional. Desa sudah jadi pelaku pembangunan yang didukung perangkat kuat serta dana desa yang besar," ujar Marwan.

Mahasiswa, lanjut Marwan, harus ikut menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat desa. Karena itu, jika sudah lulus, mahasiswa jangan pergi ke kota tapi bangunlah desa. Pemerintah pasti mendengar apa yang disampaikan mahasiswa karena pikiran positif dari perguruan tunggi akan jadi rujukan dalam membuat kebijakan yang konstruktif," jelas Marwan.

Tak lupa, tokoh asal Pati, Jateng ini juga meminta rekomendasi dari mahsiswa yang konstruktif demi pemberdayaan masyarakat desa. Termasuk dalam proses penataan ruang desa yang selama ini sangat lemah.

Dalam sistem perencanaan tata ruang, kelemahan yang dirasakan karena selama ini kebijakan pemerintah kurang menjadikan masyarakat sebagi subjek dalam perencanaan. Kemudian pelaku pembangunan tidak terbuka dalam proses penataan ruang. Juga karena rendahnya upaya pemerintah dalam memberi informasi tentang akuntabilitas tentang penataan ruang. Bahkan sinergi antara swasta dan masyarakat kurang optimal dalam tata ruang prmbangunan," kata Marwan.

Sumber : Kemendesa.go.id
Editor    : Byaz
Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Penerbit: PT CAKRA BUANA RAYA, Kep.Kemenkumham RI No: AHU-0067169.AH.01.09 TH 2009
Copyright © 2011. Byaz Surya Djagad - Inovatif Dan Kooperatif - All Rights Reserved
Template MAS TEMPLATE Website Created by BSDJ TV
Proudly powered by Byaz Surya Djagad