***BEDAH TUNTAS BUDIDAYA AGROBISNIS SEMUT RANG-RANG MSB***BERSINERGINYA GNP DENGAN MSB TEBAR KEBAHAGAIAN UNTUK ORANG PINGGIRAN***SRIKANDI GNP DIVISI HONG KONG SABET JUARA 3 DALAM LOMBA MARS KEBANGSAAN***STOP PRESS AKAN DILAKUKAN BAGI ANGGOTA DARI MEDIA ONLINE SURYAJAGAD.NET YANG TIDAK AKTIF***
Home » » Pilkada Serentak di 264 Daerah Berjalan Lancar, 5 Daerah Ditunda

Pilkada Serentak di 264 Daerah Berjalan Lancar, 5 Daerah Ditunda

Written By Byaz.As on Kamis, 10 Desember 2015 | 05.11

Suryajagad.Net - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar secara serentak di 264 daerah telah berajalan lancar, belum ada laporan kejadian luar biasa. Proses pelaksanaan Pilkada di 264 daerah, yang semula direncanakan di 269 daerah itu menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan Pilkada secara serentak.

Terkait pelaksanaan Pilkada di 5 (lima) daerah, yaitu: Kabupaten Pemantang Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Manado, dan Kabupaten Fakfak, menurut Arief, KPU memutuskan untuk melakukan penundaan menyusul keluarnya keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang mengabulkan gugatan dari pasangan calon (paslon) kepala daerah di lima wilayah tersebut.

Arief menjelaskan, untuk 3 (tiga) daerah, Kabupaten Pemantang Siantar, Kabupaten Simalungun, dan Kota Manado, PTTUN wilayah itu mengeluarkan keputusan sela. Sedangkan dua wilayah tersisa, KPU tengah melakukan upaya kasasi.

“Tiga putusan sela PTTUN  dan 2 putusan. Untuk 5 daerah ini keputusannya adalah penundaan. Dua daerah (Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Fakfak) KPU mengajukan kasasi. Karena sudah ada putusan, sementara untuk yang 3 daerah belum,” terang Arief.

Untuk Kabupaten Pemantang Siantar, Kabupaten Simalungun, dan Kota Manado, lanjut Arief, KPU baru akan melakukan upaya hukum setelah PTTUN wilayah tersebut mengeluarkan keputusan final. “Karena baru berupa putusan sela jadi belum diupayakan, kita harus menunggu keputusan yang sudah inkrah,” ungkapnya.

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan secara serentak di 264 daerah di seluruh tanah pada Rabu (9/12/2015) ini merupakan kegembiraan politik yang patut kita meriahkan bersama-sama. Untuk itu, Kepala Negara meminta agar pihak-pihak yang menang dalam Pilkada jangan jumawa. Sebaliknya, yang kalah juga jangan ngamuk.

“Pilkada hari ini adalah kegembiraan politik yang kita meriahkan bersama-sama. Yang menang jangan jumawa, yang kalah jangan ngamuk,” tulis Presiden Jokowi melalui akun twitternya @jokowi, yang baru diunggahnya beberapa saat lalu.Dalam rilis Suryajagad.net dari laman Setkab.go.id, Rabu (09/12/2015)

Sementara itu terkait dengan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak di 5 (lima) daerah, yaitu: Kabupaten Pemantang Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Manado, dan Kabupaten Fakfak, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah menghormati putusan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Mendagri menilai penundaan itu bukan menjadi kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Jadi ini memang masalah hukum yang harus ditaati,” ucap Tjahjo saat memantau di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17, Kelurahan Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Rabu (09/12/2015).

Tjahjo berharap, permasalahan ‎di 5 daerah itu bisa diselesaikan dalam waktu 14 hari. Dengan demikian, nantinya penghitungan suara bisa dilakukan secara serentak, tanpa perlu ditunda sampai 2017 mendatang.

“Sesuai undang-undang maksimum 21 hari, tapi saya minta kalau bisa 14 hari. Sehingga penghitungan suaranya bisa serentak. Jadi tahapan-tahapannya tidak terganggu,” kata Tjahjo.

Mendagri menegaskan, karena permasalahan penundaan penyelenggaraan Pilkada di 5 daerah itu sudah masuk ranah hukum, maka semua pihak harus mentaatinya. Meski di satu sisi, KPU telah siap melaksanakan pemungutan suara di 5 daerah tersebut.

Meski ada penundaan di sejumlah daerah, bukan berarti pilkada gagal serentak. Ada dua hal di luar kewenangan Pemerintah dan KPU yakni masalah hukum dan bencana alam. Pihaknya sendiri mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). (Byaz)
Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Penerbit: PT CAKRA BUANA RAYA, Kep.Kemenkumham RI No: AHU-0067169.AH.01.09 TH 2009
Copyright © 2011. Byaz Surya Djagad - Inovatif Dan Kooperatif - All Rights Reserved
Template MAS TEMPLATE Website Created by BSDJ TV
Proudly powered by Byaz Surya Djagad