***BEDAH TUNTAS BUDIDAYA AGROBISNIS SEMUT RANG-RANG MSB***BERSINERGINYA GNP DENGAN MSB TEBAR KEBAHAGAIAN UNTUK ORANG PINGGIRAN***SRIKANDI GNP DIVISI HONG KONG SABET JUARA 3 DALAM LOMBA MARS KEBANGSAAN***STOP PRESS AKAN DILAKUKAN BAGI ANGGOTA DARI MEDIA ONLINE SURYAJAGAD.NET YANG TIDAK AKTIF***
Home » » Revisi UU Terorisme Akhirnya Diputuskan

Revisi UU Terorisme Akhirnya Diputuskan

Written By Byaz.As on Minggu, 24 Januari 2016 | 08.00

Suryajagad.Net - Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keputusan ini diambil pada rapat terbatas (ratas)  tentang program pencegahan terorisme dan deradikalisasi,  di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/1/2016)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, keputusan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Terorisme itu dipilih di antara dua alternatif lain, yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau membuat rancangan undang-undang baruDescription: http://setkab.go.id/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif.

“Setelah mendengarkan berbagai pendapat dan masukan pada ratas tadi, Presiden memberikan arahan kepada Menko Bidang Polhukam, Menkumham, Kapolri, BIN, BNPT, untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut,” kata Pramono, seperti dalam rilis Suryajagad.Net dari laman Setkab.go.id, Kamis (21/01/2016)

Menurut Seskab, Presiden meminta Menko Bidang Polhukam dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk mengoordinasikan, karena kebutuhan atas hal tersebut, dengan berbagai pertimbangan diperlukan untuk pemerintah untuk saat ini. Tetapi tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, dan juga mengedepankan pendekatan hak asasi manusia.

Dalam pikiran yang berkembang dalam diskusi tadi, menurut Seskab, sebenarnya persoalan deradikalisasi itu juga tidak lepas dari berbagai hal yang tumbuh di masyarakat yang berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan kekerasan, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan ketimpangan dan kesenjangan, maka faktor-faktor itulah yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah di dalam mengambil sikap nantinya.

Pemerintah, lanjut Seskab, meyakini bahwa apa yang menjadi pilihan, dan juga apa yang sudah berlaku, berlangsung saat ini sebenarnya relatif sudah berjalan cukup baik. Hanya saja karena adanya perkembangan ekstremisme, dan radikalisme dunia, yang mengharuskan pemerintah melakukan perubahan tersebut.

Dalam ratas sore tadi, menurut Seskab, Presiden juga meminta kepada Menkominfo untuk menutup laman atau akun-akun yang menyebarkan paham-paham radikalisme. Karena dari berbagai laporan yang ada, baik dari Kapolri, Panglima TNI, BIN, dan dari BNPT salah satu sumber radikalisme selain ajaran yang disampaikan secara langsung, ternyata sekarang ini tumbuh di lapas.

“Diharapkan dalam masa sidang ini, atau paling lama masa sidang berikutnya, hal ini bisa diselesaikan. Makanya tadi Presiden meminta kepada Menkumham untuk menertibkan lapas-lapas yang ada, supaya tidak menjadi tempat/sarang tumbuhnya radikalisme,” tutup Pramono. (Byaz)
Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Penerbit: PT CAKRA BUANA RAYA, Kep.Kemenkumham RI No: AHU-0067169.AH.01.09 TH 2009
Copyright © 2011. Byaz Surya Djagad - Inovatif Dan Kooperatif - All Rights Reserved
Template MAS TEMPLATE Website Created by BSDJ TV
Proudly powered by Byaz Surya Djagad