Suryajagad.Net - Kejahatan
pemalsuan di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak
terjadi dan sulit untuk diberantas. Kejahatan Pemalsuan sangat beragam, salah
satunya adalah pemalsuan Identitas. Identitas yang seharusnya menjadi salah
satu tanda pengenal jati diri maupun status yang benar dari seseorang malah
dipalsukan. Dalam hal ini kejahatan pemalsuan identitas yang dimaksudkan adalah
kejahatan pemalsuan identitas dalam perkawinan.
Seyogyanya perkawinan adalah
merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita
dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menuju keluarga yang
sakinah mawwadah dan warohmah. Beristri
lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan dan hanya
dapat dilakukan dalam hal-hal terpaksa.
Namun demikian walaupun
dilakukan dalam hal terpaksa, seharusnya tetap dilakukan berdasarkan hukum.
Yang artinya pelaksanaan perkawinan dilangsungkan tidak dengan menghalalkan
segala cara.
Berdasarkan UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), pada azasnya dalam suatu perkawinan
seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh
mempunyai seorang suami. Dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan
orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan, dan memperoleh izin dari pengadilan untuk seorang suami beristri
lebih dari seorang (Pasal 9 jo Pasal 3 UUP).
Pengadilan hanya akan
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang
apabila (Pasal 4 ayat [2] UUP):
a. isteri
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat
cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri
tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain itu, Pasal 5 ayat
(1) UUP juga menentukan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan
kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. adanya
persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya
kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri
dan anak-anak mereka;
c. adanya
jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak
mereka.
Jadi, tanpa adanya persetujuan
istri pertama dan izin dari Pengadilan, perkawinan kedua tersebut dapat
dinyatakan tidak sah dan dapat diajukan pembatalannya. Pasal
279 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui
bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi
penghalang yang sah untuk itu, atau barangsiapa mengadakan perkawinan padahal
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi
penghalang untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Sebagai Negara yang
berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”
maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian
sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan penting, karena perkawinan
yang akan dilangsungkan itu hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing, agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan. Diharapkan kepada petugas
perkawinan dan petugas maupun perangkat desa/kelurahan dalam memberikan surat
maupun data- data yang berhubungan diharapkan di lakukan pemeriksaan terlebih
dahulu.
Sumber : Hukumonline.com
Editor : Byaz
0 Comments
