***BEDAH TUNTAS BUDIDAYA AGROBISNIS SEMUT RANG-RANG MSB***BERSINERGINYA GNP DENGAN MSB TEBAR KEBAHAGAIAN UNTUK ORANG PINGGIRAN***SRIKANDI GNP DIVISI HONG KONG SABET JUARA 3 DALAM LOMBA MARS KEBANGSAAN***STOP PRESS AKAN DILAKUKAN BAGI ANGGOTA DARI MEDIA ONLINE SURYAJAGAD.NET YANG TIDAK AKTIF***
Home » » GAMMI Desak Pemerintah Lindungi BMI Dan Hukum PJTKI

GAMMI Desak Pemerintah Lindungi BMI Dan Hukum PJTKI

Written By Byaz.As on Selasa, 19 April 2016 | 07.00


Suryajagad.Net - Sebanyak 126 orang kembali lakukan Aksi piket desak pemerintah lindungi BMI korban kriminalisasi koreksi data kembali dilakukan. Dikoordinir oleh GAMMI-HK (Gabungan Migran Muslim Indonesia di Hongkong) - Jaringan Buruh Migran Indonesia Tolak UUPPTKILN No. 39/2004 memprotes kebijakan pemerintah soal Koreksi Data Paspor melalui tangan KJRI yang terkesan dipaksakan.


"Kami dipaksa mengoreksi data jika ada kejanggalan dengan paspor kami. Padahal beresiko dan bisa dituduh memalsukan data oleh pemerintah Hong Kong. Ancaman bagi kami yang dikriminalkan akan dipenjara, di deportasi dan blacklist". Ujar Romlah Rosyidah ketua GAMMI dalam pidatonya. Seperti dalam rilis Suryajagad.Net dari group Facebook GAMMI-HK (Gabungan Migran Muslim Indonesia di Hongkong) Minggu (17/04/2016)

Rosyidah menjelaskan selama tidak ada kesepakatan MoA (Memorandum Of Agreement) yang mengikat antara negara Indonesia dan Hongkong sebagai penjamin BMI tidak dikriminalkan dan deportasi, langkah sosialisasi terbuka dan merata Pemerintah RI maka akan semakin berjatuhan korban BMI dipenjara atau memilih pulang karena takut ancaman tersebut. Saat ini terhimpun data JBMI 4 BMI dipenjara, 5 sedang menunggu vonis pengadilan dah puluhan BMI yang visanya ditangguhkan imigrasi Hong Kong.

"Pemalsuan data paspor BMI bukan pilihan BMI. Kami datang ke PJTKI dengan membawa data asli namun dipalsukan oleh PJTKI. Kenapa puluhan tahun pemalsuan sudah terjadi pemerintah kini ribut memaksa kami mengoreksinya sekarang.  Yang rentan hukuman adalah kami, sementara PJTKI dan oknum imigrasi di tanah air yang dulu memalsukan data kami dibiarkan saja". Imbuhnya.

Pemalsuan data yang menimpa BMI tidak terjadi begitu saja, namun sudah seperti lingkaran setan yang mengorbankan BMI demi keuntungan bisnis. Melalui amanat UUPPTKILN No. 39/2004 terkait penempatan dan perlindungan, negara mengharuskan calon BMI masuk PJTKI dan melarang Kontrak mandiri.

Hukum, Informasi, aturan yang tidak disampaikan dan tidak transparan kepada BMI membuat calon BMI terpaksa menerima data baru yang diproses oleh PJTKI meski tidak sesuai aslinya. PJTKI melakukan apapun asal BMI bisa terbang dan menghasilkan uang melalui potongan Agen. Mirisnya, setiap perselisihan antara BMI dan PJTKI tidak pernah terselesaikan dengan adil bahkan PJTKI lepas dan dibiarkan meski terbukti bersalah.

"Selama BMI tidak diberi pilihan kontrak mandiri, selama kami dipaksa masuk PJTKI maka pemalsuan data akan terus terjadi". Pungkas Rosyidah dalam pidatonya.

Aksi piket GAMMI-HK menjadi rangkaian aksi yang diselenggarakan oleh Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) dalam menyongsong May Day (Hari Buruh International) pada tanggal 1 Mei 2016 nanti. Selesai aksi dilanjut Dzikir Akbar Manakib di lapangan rumput Victoria Park, dalam rangka peringatan Isro' dan Mi'roj Rosulullah SAW 1437 H Serta forum sosialisasi SIMKIM (Sistem Informasi Managemen Keimmigrasian). (Byaz)
Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Penerbit: PT CAKRA BUANA RAYA, Kep.Kemenkumham RI No: AHU-0067169.AH.01.09 TH 2009
Copyright © 2011. Byaz Surya Djagad - Inovatif Dan Kooperatif - All Rights Reserved
Template MAS TEMPLATE Website Created by BSDJ TV
Proudly powered by Byaz Surya Djagad