Suryajagad.Net - Presiden Joko
Widodo (Jokowi) mengkritisi politik anggaran yang selama ini dianut oleh para
pengelola keuangan di instansi-instansi pemerintah. Ia menyebutkan, meskipun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah meloncat 4 kali, tetapi
tidak bisa memperbesar kapasitas makro produksi negara.
Padahal, lanjut Presiden Jokowi
dalam rapat kerja pemerintah yang dihadiri para gubernur, bupati, dan walikota
dari seluruh tanah air, dengan uang itu pola anggaran benar mestinya produksi
kapasitas makronya lebih kelihatan, kapasitas modal itu juga bisa kelihatan
lebih besar,” kata Presiden di Istana Negara, Jakarta,Seperti dalam rilis
Suryajagad.Net dari laman Setkab.go.id, Jumat (08/04/2016).
Menurut Presiden, hal itu terjadi
karena banyak anggaran kita habis di belanja operasional, banyak habis
dibelanja rutin dan belanja barang. Hanya bisa di situ, habis belanja-belanja
modal yang tidak produktif.
“Saya berikan contoh belanja
operasional yang terlalu banyak apa? Perjalanan dinas, rapat-rapat,
seminar-seminar kebanyakan. Saya lihat di kementerian-kementerian
bermiliar-miliar hanya untuk itu. Hati-hati di daerah juga,” tegas Presiden.
Untuk itu Presiden Jokowi meminta
setiap kepala kementerian dan lembaga serta kepala daerah untuk memperhatikan
masalah anggaran tidak dikeluarkan untuk perjalanan dinas, rapat dan seminar.
Kemudian juga belanja barang yang tidak prioritas, misalnya membeli mebel harus
dari luar negeri karena mengejar brand padahal yang di dalam negeri
melimpah ruah.
Terkait politik anggaran itu,
Presiden menekankan, kepala daerah harus membuat prioritas dari APBD (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah) seperti apa, berapa persen belanja rutin, berapa
persen belanja pembangunannya, dan berapa persen belanja operasionalnya.
Menurut Presiden, hal itu harus
diperhatikan secara detil, dan jangan diserahkan kepada kepala dinas. Presiden
meyakini jika anggaran masih diputuskan oleh kepala dinas yang terjadi adalah
rutinitas dan monoton. Politik anggaran Bapak yang pegang, jangan lagi anggaran
itu dibagi rata. Jangan, jangan lagi angaran itu money follow function,”
tegas Presiden Jokowi.
Ia memberi contoh, misalnya punya
APBD Rp 200 miliar untuk pembangunan, maka konsentrasikan pada satu atau
maksimal tiga program prioritas. Dari Rp 200 miliar tersebut, kata presiden,
misalnya dianggarkan Rp 150 miliar pada 1 program prioritas dan itu harus
nyata, terlihat, selesai dan disarakan oleh masyarakat.
“Yang terjadi adalah dari
pengalaman saya, ada dibagi-bagi menurut organisasinya, Misalnya, ya misalnya
di Dinas PU ada kepala bidang, di bawah lagi ada kepala bagian/seksi itu kan
banyak langsung bagi aja 20, 20 ya adalah yang 25. Baunya aja nggak akan
kelihatan,” ujar Presiden Jokowi.
Diakui Presiden Jokowi, tidak
menutup kemungkinan juga terjadi di lembaga lain misalnya di Dinas Pendidikan
maupun Dinas Perhubungan. Ia menyebutkan, perencanaan anggaran hanya
dibagi-bagi berdasarkan bagian atau seksinya bukan programnya.
Menurut Presiden, ada pertanyaan
bagaimana jika saat anggaran dibagi berdasarkan program maka instansi yang
tidak menjadi pelaksana program prioritas akan tidak ada pekerjaan. “Saya
bilang, lho..lho..lho, Bapak ibu skan sudah digaji, ya sudah pelayanan. Suatu
saat kalau prioritasnya menuju ke Perhubungan ya nanti gantian ke Perhubungan,
ini PU dulu, misalnya.”
Presiden meyakini, bila APBN/APBD
itu dianggarkan dengan benar maka rakyat akan melihat menjadi barang anggaran
itu. Kalau mau pendidikan, lanjut Presiden, maka prioritaskan saja, jangan
semua diecer-ecerkan anggaran itu. Jika tidak demikian, Presiden meyakini, 5
tahun kepemimpinan maka tidak akan ada hasil yang terlihat karena tidak ada
prioritas.
“Konsentrasi saja, mau dimana?
Perdagangan? Perbaiki pasar misalnya, tahun pertama fisiknya, tahun kedua
perbaiki bukunya, misalnya. Akan kelihatan, tapi kalau diecer-ecer, money
follow function, percaya saya. Sekarang money follow programme yang politik
anggarannya dipegang oleh pimpinan-pimpinan kepala daerah,” tegas Presiden.
Selain dihadiri oleh para
gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, acara tersebut
dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution,
Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno,
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri
PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. (Byaz)
0 Comments
