Suryajagad.Net - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menegaskan, sebagai
pembantu Presiden, dirinya harus melaksanakan kebijakannya. Hal itu juga
berlaku terhadap permintaan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto
Lambrie, yang minta kepada Kementerian PANRB agar dikecualikan dari kebijakan
moratorium dalam rekruitmen CPNS tahun 2016.
Dalam rilis Suryajagad.Net dari
laman Menpan.go.id, Hal itu terungkap dalam acara pembukaan Forum Komunikasi,
Koordinasi dan Konsultasi (FK3) PANRB . Karena itu, Yuddy minta kepada Gubernur
Kaltara untuk segera menyampaikan usulan formasi CPNS ke Kementerian yang
dipimpinnya. Menteri menambahkkan bahwa belanja pegawai di Kaltara masih dibawah
30 persen dari APBD. Jadi masih dimungkinkan menambah CPNS. Kamis (19/05/2016)
Disadari, sebagai provinsi
baru, Kaltara harus berpacu dengan daerah lain dalam melakukan pelayanan
publik. Apalagi secara geografis, Kaltara memiliki wilayah yang
berada di wilayah perbatasan, baik wilayah darat maupun lautnya. Selain
masalah SDM Aparatur, Gubernur Kaltara menyatakan bahwa ada 10 aspirasi
masyarakat Kaltara yang masuk dalam RPJMN.
Pertama, pembangunan
prasarana jalan dan jembatan wilayah perbatasan. Kedua, peningkatan 5 bandara
di perbatasan dan pembangunan bandara Sebatik. Ketga, perpanjangan runway
bandara internasional Tarakan, Tanjung Selor, dan Nunukan, keempat, pembangunan
11 pelabuhan dan dermaga sungai.
Kelima, lanjut Irianto,
pembangunan sarana dan prassrana kesehatan, keenam pembangunan infrastruktur
ricr and food estate. Ketujuh, pembangunan jembatan Bulungan - Tarakan
(Bulan). Kedelapan, pembangunan kawasan industri dan pelabuhan
internasional (KIPI), kesembilan, pembangunan PLTA 15.000 MW, dan terakhir
pembangunan pusat pemerintahan terpadu.
Saat Yuddy berkunjung ke
kantor Gubernur di Tanjung Selor, Gubernur mengatakan bahwa kantor yang
ditempati saat ini merupakan bekas kantor Bupati Bulungan, yang kini sudah
pindah di kantor baru. (Byaz)