***BEDAH TUNTAS BUDIDAYA AGROBISNIS SEMUT RANG-RANG MSB***BERSINERGINYA GNP DENGAN MSB TEBAR KEBAHAGAIAN UNTUK ORANG PINGGIRAN***SRIKANDI GNP DIVISI HONG KONG SABET JUARA 3 DALAM LOMBA MARS KEBANGSAAN***STOP PRESS AKAN DILAKUKAN BAGI ANGGOTA DARI MEDIA ONLINE SURYAJAGAD.NET YANG TIDAK AKTIF***
Home » » Presiden Meminta Medagri Hapus 3000 Perda Bermasalah Batas Waktu Hingga Juli 2016

Presiden Meminta Medagri Hapus 3000 Perda Bermasalah Batas Waktu Hingga Juli 2016

Written By Byaz.As on Rabu, 25 Mei 2016 | 06.48

Suryajagad.Net - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar selambat-lambatnya Juli mendatang bisa menghapus 3.000 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah.

“Tidak usah pakai dikaji, tidak usah karena tahun lalu saya suruh mengkaji, satu bulannya dapat 7. Kalau 3.000 butuh berapa tahun kita habis waktu kita? Sudah enggak usah pakai kaji-kajian langsung dihapuskan,” kata Presiden Jokowi pada pembukaan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kabupaten Bantul, DIY. Dalam rilis Suryajagad.Net dari laman Setkab.go.id, Senin (23/05/2016) kemarin.

Menurut Presiden, kita sekarang mempunyai 42 ribu aturan regulasi, baik yang ada di Undang-Undang, di Peraturan Presiden (Perpres), di Peraturan Pemerintah (PP), di Peraturan Menteri (Permen), dan juga di Perda.

Yang harus kita perbuat saat ini dengan persoalan-persoalan seperti ini, lanjut Presiden, adalah berpikir sederhana. “Seperti inilah yang harus kita potong secepat-cepatnya. Dipotong, dibuang, disederhanakan sehingga semuanya menjadi cepat karena kita berkompetisi, kita bersaing dengan negara-negara yang lain yang mempunyai kecepatan yang sudah mendahului kita. kalau kita ingin mendahului, maka hal seperti ini yang harus diperhatikan,” tutur Presiden.

Terhadap 42.000 peraturan itu, Presiden minta juga lihat-lihat. Ia menegaskan, kalau kira-kira menambah ruwet, menambah panjang, merepotkan, menambah panjang masalah, agar dipilih dihapus, dipilih dihapus.

“Kalau undang-undang dikumpulkan semuanya lalu direvisi, tidak menerbitkan undang-undang yang baru tapi ini direvisi sehingga mempercepat laju pembangunan kita,” terang Presiden Jokowi.

Sementara itu dalam acara yang diikuti sekitar 500 peserta itu, Presiden Jokowi mengemukakan, ada tiga hal yang harus dilakukan kalau kita ingin mengejar negara lain. Yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur. Yang kedua deregulasi besar-besaran, dan pembangunan sumberdaya manusia. Fokus konsentrasi ada di sana.

Presiden juga menekankan, untuk maju dan menjadi bangsa pemenang kita perlu bersatu. Ia menegaskan, persatuan Indonesia adalah modal sosial kita untuk membawa kapal besar ini memenangkan kompetisi, memenangkan persaingan.

“Jangan mau kita di adu domba, jangan mau kita dipecah-belah untuk kepentingan yang sempit, untuk kepentingan yang sebetulnya tidak produktif bangsa kita,” tegas Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, musuh kita jelas kemiskinan dan keterbelakangan, ketertinggalan, dan kita sekarang ini pada posisi bersaing, berkompetisi dengan bangsa-bangsa yang lain. Untuk meraih kemajuan itu, Presiden mengajak semua komponen bangsa bersatu untuk bangkit menjadi bangsa pemenang.

Sebelumnya Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai daya saing kita. Ia menyebutkan, di ASEAN saja Indonesia berada pada posisi yang nomor 4 di bawah Singapura, di bawah Malaysia, di bawah Thailand, posisinya nomor 4 dan nomor 37 secara global.

Kemudian kalau dilihat dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business, lanjut Presiden, kita nomor 109 dari kurang lebih 180 negara. Nomor 109, sebelumnya kita nomor 120. Singapura nomor 1, Malaysia nomor 18, Thailand nomor 49, Vietnam nomor 90, Brunei Darussalam nomor 84. “Kalah semua kita dengan mereka,” ujarnya.

Apa yang menjadi persoalan dengan kita? Menurut Presiden, karena kita tidak berani melakukan perombakan besar-besaran di jajaran pemerintahan. Kita tidak berani melakukan perubahan aturan-aturan di dalam regulasi-regulasi yang ada.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menko PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Byaz)
Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Penerbit: PT CAKRA BUANA RAYA, Kep.Kemenkumham RI No: AHU-0067169.AH.01.09 TH 2009
Copyright © 2011. Byaz Surya Djagad - Inovatif Dan Kooperatif - All Rights Reserved
Template MAS TEMPLATE Website Created by BSDJ TV
Proudly powered by Byaz Surya Djagad