Suryajagad.Net - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) agar selambat-lambatnya Juli mendatang bisa menghapus
3.000 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah.
“Tidak usah pakai dikaji, tidak
usah karena tahun lalu saya suruh mengkaji, satu bulannya dapat 7. Kalau 3.000
butuh berapa tahun kita habis waktu kita? Sudah enggak usah pakai kaji-kajian
langsung dihapuskan,” kata Presiden Jokowi pada pembukaan Konvensi Nasional
Indonesia Berkemajuan, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kabupaten
Bantul, DIY. Dalam rilis Suryajagad.Net dari laman Setkab.go.id, Senin (23/05/2016)
kemarin.
Menurut Presiden, kita sekarang
mempunyai 42 ribu aturan regulasi, baik yang ada di Undang-Undang, di Peraturan
Presiden (Perpres), di Peraturan Pemerintah (PP), di Peraturan Menteri
(Permen), dan juga di Perda.
Yang harus kita perbuat saat ini
dengan persoalan-persoalan seperti ini, lanjut Presiden, adalah berpikir
sederhana. “Seperti inilah yang harus kita potong secepat-cepatnya. Dipotong,
dibuang, disederhanakan sehingga semuanya menjadi cepat karena kita
berkompetisi, kita bersaing dengan negara-negara yang lain yang mempunyai
kecepatan yang sudah mendahului kita. kalau kita ingin mendahului, maka hal
seperti ini yang harus diperhatikan,” tutur Presiden.
Terhadap 42.000 peraturan itu,
Presiden minta juga lihat-lihat. Ia menegaskan, kalau kira-kira menambah ruwet,
menambah panjang, merepotkan, menambah panjang masalah, agar dipilih dihapus,
dipilih dihapus.
“Kalau undang-undang dikumpulkan
semuanya lalu direvisi, tidak menerbitkan undang-undang yang baru tapi ini
direvisi sehingga mempercepat laju pembangunan kita,” terang Presiden Jokowi.
Sementara itu dalam acara yang
diikuti sekitar 500 peserta itu, Presiden Jokowi mengemukakan, ada tiga hal
yang harus dilakukan kalau kita ingin mengejar negara lain. Yang pertama,
mempercepat pembangunan infrastruktur. Yang kedua deregulasi besar-besaran, dan
pembangunan sumberdaya manusia. Fokus konsentrasi ada di sana.
Presiden juga menekankan, untuk
maju dan menjadi bangsa pemenang kita perlu bersatu. Ia menegaskan, persatuan
Indonesia adalah modal sosial kita untuk membawa kapal besar ini memenangkan
kompetisi, memenangkan persaingan.
“Jangan mau kita di adu domba,
jangan mau kita dipecah-belah untuk kepentingan yang sempit, untuk kepentingan
yang sebetulnya tidak produktif bangsa kita,” tegas Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, musuh kita
jelas kemiskinan dan keterbelakangan, ketertinggalan, dan kita sekarang ini
pada posisi bersaing, berkompetisi dengan bangsa-bangsa yang lain. Untuk meraih
kemajuan itu, Presiden mengajak semua komponen bangsa bersatu untuk bangkit
menjadi bangsa pemenang.
Sebelumnya Presiden Jokowi juga
menyinggung mengenai daya saing kita. Ia menyebutkan, di ASEAN saja Indonesia
berada pada posisi yang nomor 4 di bawah Singapura, di bawah Malaysia, di bawah
Thailand, posisinya nomor 4 dan nomor 37 secara global.
Kemudian kalau dilihat dalam
kemudahan berusaha atau ease of doing business, lanjut Presiden, kita
nomor 109 dari kurang lebih 180 negara. Nomor 109, sebelumnya kita nomor 120.
Singapura nomor 1, Malaysia nomor 18, Thailand nomor 49, Vietnam nomor 90,
Brunei Darussalam nomor 84. “Kalah semua kita dengan mereka,” ujarnya.
Apa yang menjadi persoalan dengan
kita? Menurut Presiden, karena kita tidak berani melakukan perombakan
besar-besaran di jajaran pemerintahan. Kita tidak berani melakukan perubahan
aturan-aturan di dalam regulasi-regulasi yang ada.
Tampak hadir dalam acara tersebut
antara lain Menko PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri
Agama Lukman Hakim Saifudin, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Gubernur DIY Sultan
Hamengkubuwono X, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Byaz)
0 Comments
