Suryajagad.Net - Sekretaris
Kabinet, Pramono Anung, menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat
Terbatas di Kantor Presiden, mengenai Natuna bahwa tentunya pemerintah ingin
memastikan kebenaran dari informasi tersebut.
“Dan karena kita sudah mempunyai
pengalaman dua kali proses pembebasan, kita sudah mempunyai networking terhadap
hal itu, langkah-langkah yang harus ditempuh dengan Presiden telah meminta
kepada Panglima TNI, pada waktu itu bersama dengan Panglima TNI Malaysia dan
juga Panglima TNI Filipina dan juga Menteri Luar Negeri, maka koordinasi itu
akan tetap dilanjutkan,” lanjut Seskab di Kantor Presiden Jakarta, seperti
dalam rilis Suryajagad.Net dari laman Setkab.go.id, Rabu (22/6/2016)
Hal lain yang akan dilakukan,
tambah Seskab, pemerintah ingin mendapatkan data yang lebih lengkap kemudian
baru mangambil langkah yang diperlukan.
“Kebetulan besok, Presiden akan
melakukan kunjungan ke Natuna bersama-sama dengan Panglima TNI, Menlu, Menko
Polhukam dan Kepala Staf Presiden, Kapolri. Tentunya pembahasan-pembahasan yang
berkaitan dengan selain dengan Natuna, pembahasan ini juga akan menjadi hal
yang pasti dibicarakan,” tutur Seskab.
Kunjungan Presiden ke Natuna yang
dikaitkan dengan insiden kedaulatan, bahwa Natuna adalah wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan itu sudah final.
“Maka dengan demikian sebagai
Kepala Pemerintahan dan juga Kepala Negara, Presiden ingin memastikan bahwa
Natuna bagian dari kedaulatan Republik Indonesia,” pungkas Seskab akhiri
wawancaranya. (Byaz)
0 Comments
