***BEDAH TUNTAS BUDIDAYA AGROBISNIS SEMUT RANG-RANG MSB***BERSINERGINYA GNP DENGAN MSB TEBAR KEBAHAGAIAN UNTUK ORANG PINGGIRAN***SRIKANDI GNP DIVISI HONG KONG SABET JUARA 3 DALAM LOMBA MARS KEBANGSAAN***STOP PRESS AKAN DILAKUKAN BAGI ANGGOTA DARI MEDIA ONLINE SURYAJAGAD.NET YANG TIDAK AKTIF***
Home » » Bikin SIM Ribet, Menjadi Salah Satu PR Kapolri Baru

Bikin SIM Ribet, Menjadi Salah Satu PR Kapolri Baru

Written By Byaz.As on Sabtu, 16 Juli 2016 | 08.59

Suryajagad.Net - Pergantian Kapolri dari Jenderal Badrodin Haiti kepada Jenderal M. Tito Karnavian membawa harapan baru. Salah satunya, dalam hal pelayanan publik yang merupakan ujung dari reformasi birokrasi di tubuh Polri, seperti dijanjikan Tito.

Banyak sudut dalam pelayanan yang dikeluhkan masyarakat selama ini, meskipun sudah berkali-kali dilakukan perbaikan. Dalam hal pembuatan SIM misalnya, masih banyak ditemui keluhan. Calo yang berkeliaran memang sudah banyak berkurang, tetapi dari pengakuan berbagai pihak, praktek percaloan masih banyak terjadi, yang justru dilakukan oleh petugas kepolisian sendiri. Tidak jarang seseorang yang akan membuat SIM A atau C harus mengeluarkan dana Rp 400 ribu sampai Rp 700 ribu. Angka ini jauh dibanding biaya resmi yang hanya Rp 155.000.

Padahal, minat masyarakat untuk memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) begitu besar, karena merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki seseorang untuk mengemudi kendaraan, baik roda dua dan roda empat. Namun, untuk memperoleh SIM tersebut ternyata tidak mudah. Untuk bisa cepat lulus tes teori dan praktek, tidak mudah tanpa ada 'bantuan'.

Keluhan pembuatan SIM yang terkesan dipersulit oleh oknum anggota Polisi sudah menjadi rahasia umum. Karena hampir semua orang yang datang pertama kali untuk membuat SIM selalu gagal di awal tes teori. Bahkan ada yang harus mengulang hingga 9 sampai 10 kali. Mereka yang lulus dengan cepat mayoritas mendapat 'bantuan' dari petugas setempat.

Selain pembuatan SIM, memperpanjang SIM juga menjadi masalah tersendiri. Padahal, Kepolisian sebelumnya sudah meluncurkan SIM Online yang bertujuan untuk mempermudah perpanjangan SIM. Namun, di kantor Samsat ini, perpanjangan SIM justru memakan waktu lebih lama. 

Sementara itu, Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Noviana Andrina mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak bisa langsung melakukan pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh masing-masing instansi. Tugas Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian PANRB melakukan pembinaan dan monitoring pelayanan yang ada berdasarkan Undang-Undang No. 25/2019 tentang Pelayanan Publik.

“Ketika ada pengaduan, kita langsung melakukan konfirmasi kepada instansi yang bersangkutan. Tetapi kita tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung, karena mereka sendiri sudah mempunya pengawas internal untuk pelayanan yang mereka berikan,” kata Novi.

Dia mengakui bahwa pelayanan terhadap pembuatan SIM di tanah air masih sulit. Untuk itu, dia menyarankan agar Kepolisian mengubah sistem yang selama ini dilakukan, khususnya dalam hal transparansi.

“Seharusnya ada transparansi dari segala aspek dalam pembuatan SIM ini, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan, apalagi jika mereka harus selalu mengulang tes, seperti teori dan praktek hingga beberapa kali. Sistemnya harus diubah,” tegas Novi.

Proses pembuatan SIM yang berbelit-belit ini tak lepas dari perhatian Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak ingin rakyat mengeluh tentang pelayanan yang lamban, berbelit-belit, dan diwarnai pungutan liar (pungli).

“Saya tidak ingin mendengar keluhan di rakyat mengenai pelayanan publik. Dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelas waktu dan biayanya. Semuanya harus hilang, Praktik-praktik percaloan dan pungli juga harus hilang,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal peningkatan pelayanan public di kantor Presiden, Kamis (28/04/2016) silam.

Dengan dilantiknya Tito Karnavian sebagai Kapolri, masyarakat pun menaruh harapan yang besar untuk mendapatkan pelayanan yang berih dari pungli dan KKN. Apalagi Tito berencana akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) agar pelayanan publik menjadi lebih baik. Di samping itu system, rekrutmennya akan diperbaiki, karena rekrutmen itu menentukan 70 persen kinerja.

“Kalau memilih orang yang tidak tepat, orang yang salah, mereka nanti tidak akan menjadi pelindung pengayom, tapi akan menjadi pengganggu masyarakat,” kata Tito usai dilantik menjadi Kapolri, Rabu (13/07/2016).

Dia menambahkan, dirinya akan mengembangkan rekrutmen, seleksi, pendidikan dan kurikulum dengan baik untuk menghilangkan budaya koruptif. Dia juga akan mengembangkan pengiriman sejumlah anggota polisi muda untuk belajar ke luar negeri dalam program LPDP 70 orang yang berangkat dari Akpol.

“Kita harapkan ada percepatan regenerasi karena mereka nanti bukannya hanya mendapatkan ilmu di negara yang indeks korupsinya rendah, seperti di Amerika dan Inggris. Kita harapkan mereka juga bisa membawa kultur ke sini, kultur mereka, mindset mereka adalah mindset yang non koruptif. Ini yang banyak kita lakukan nanti dalam rangka reformasi internal,” kata Tito.

Sumber : Menpan.go.id
Editor    : Byaz
Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Penerbit: PT CAKRA BUANA RAYA, Kep.Kemenkumham RI No: AHU-0067169.AH.01.09 TH 2009
Copyright © 2011. Byaz Surya Djagad - Inovatif Dan Kooperatif - All Rights Reserved
Template MAS TEMPLATE Website Created by BSDJ TV
Proudly powered by Byaz Surya Djagad